Komentar Menaker Soal JHT Cair di Usia 56 : Bentuk Sayang Pemerintah
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pemberlakuan aturan pembayaran dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun merupakan bentuk kecintaan pemerintah kepada pekerja.
Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.
Dalam aturan perubahan undang-undang sebelumnya, Permenaker No. 19 Tahun 2015, manfaat JHT hanya dapat diklaim oleh peserta pada saat pensiun atau pada usia 56 tahun, cacat total tetap atau meninggal dunia.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pemberlakuan aturan pembayaran dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun merupakan bentuk kecintaan pemerintah kepada pekerja.
Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.
Dalam aturan perubahan undang-undang sebelumnya, Permenaker No. 19 Tahun 2015, manfaat JHT hanya dapat diklaim oleh peserta pada saat pensiun atau pada usia 56 tahun, cacat total tetap atau meninggal dunia.
Oleh karena itu, menurut dia, pembayaran JHT dianggap tepat pada usia 56 tahun karena akan menjamin hari tua pekerja.
Ia juga mencontohkan Jepang, dimana JHT lama sudah diterapkan dan berjalan dengan baik.
"Jepang mengalami aging population, tapi mereka terjamin karena sudah memiliki JHT dan sekarang mereka masa tua bahagia," jelas Ida.
Selain itu, kata dia, dalam rapat paripurna juga dibahas keluarnya Permenaker No 2/22.
Lebih lanjut, ia mengaku telah berdialog dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS).
LKS tripartit sendiri merupakan wadah komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai masalah ketenagakerjaan, dan keanggotaannya meliputi anggota pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat pekerja.
"Ini sudah saya sampaikan, sudah melalui proses panjang, sudah disampaikan di badan pekerja LKS Tripartit juga diputuskan di pleno," tandasnya.